Inilah Daftar Negara yang Menjalankan Politik Dinasti
Inilah Daftar Negara yang Menjalankan Politik Dinasti – Saat ini sudah semakin banyak orang yang ikut terjun kedalam dunia politik untuk dapat membuat perubahan besar kedepannya. Politik dinasti mungkin sudah awam di telinga kita. Pasalnya praktik mewariskan jabatan ternyata sudah beberapa kali dilakukan beberapa pejabat negara. Hal ini wajar jika sebuah negara memegang sistem monarki. Namun, jadi problematik ketika negara bersangkutan menggunakan sistem republik dan presidensial.
Azerbaijan
Seperti kebanyakan negara pecahan Uni Soviet lainnya, Azerbaijan memang bukan negara demokrasi, tetapi mempertahankan sistem republik dengan Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Dibantu dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini juga menerapkan trias political, yaitu pembagian struktur pemerintah berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Namun, selama ini berdasarkan laporan Freedom House, negara ini masih melakukan pembatasan ketat pada oposisi dan pihak-pihak yang berani mengkritik pemerintah. Politik dinasti bahkan sudah dipraktikan sejak Heydar Aliyev, Presiden pertama Azerbaijan sejak tahun 1993 mundur dari pemilu tahun 2003 karena alasan kesehatan. Ia kemudian digantikan sang putra tertua, Ilham Aliyev yang hingga kini masih memegang jabatan tersebut.
Di tahun 2016 Aliev mengadakan sebuah referendum untuk mengangkat Wakil Presiden dan menambah masa jabatan Presiden dari lima tahun menjadi tujuh tahunan. Seakan tak bisa dielakkan, referendum tersebut disetujui rakyat Azerbaijan. Padahal, beberapa minggu sebelumnya sejumlah aktivis turun ke jalan untuk memprotes referendum tersebut. Dengan berlakunya referendum, nama Mehriban Alieva dinobatkan sebagai Wapres pertama Azerbaijan. Ia tak lain adalah istri Ilham Aliyeva. Dengan begitu, selama 30 tahun merdeka jabatan pemimpin negara hanya pernah dipegang satu keluarga.
Hal ini sebenarnya banyak terjadi di beberapa negara bekas Soviet, termasuk Republik Otonom Chechnya yang sejak berdamai dengan Rusia dipimpin oleh klan Kadyrov. Dimulai dari Akhmat dan kini diwariskan pada sang putra, Ramzan Kadyrov.
Nicaragua
Hal serupa terjadi di Nicaragua. Posisi tertinggi di Nicaragua dipegang oleh Presiden Daniel Ortega yang sudah memenangkan pemilu selama empat kali berturut-turut sejak tahun 2007. Bahkan di tahun 2016, istrinya Rosaria Murillo turut mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan bukan kejutan saat ia terpilih.
Sejak menjabat, Ortega dan Murillo makin sering melakukan tindak represif pada oposisi dan aktivis. Di tahun 2018 misalnya, ratusan orang meninggal dalam protes yang dibubarkan paksa oleh polisi. Sejak itu, Ortega dan Murillo dicap sebagai pelanggar HAM oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat yang memberikan sanksi pada negara Amerika Tengah tersebut.
Dalam liputan El Pais, banyak pihak dan lingkaran terdekat pasangan tersebut yang menyebut Murillo punya andil besar dalam pembuatan keputusan di Nicaragua bahkan saat ia belum menjabat secara resmi sekalipun.
Filipina
Politik dinasti di Filipina dimulai oleh Rodrigo Duterte. Karir politiknya dimulai lewat jabatan wakil walikota kemudian walikota Davao selama tujuh periode, walau tidak berturut-turut. Total durasi jabatannya mencapai 22 tahun seperti yang dilaporkan. Terlepas dari keterlibatannya dalam Davao Death Squad yang menangkapi orang dan anak jalanan yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tanpa bukti jelas hingga kebiasaannya melontarkan gurauan yang tidak etis, Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina di tahun 2016.
Di tahun 2016, jabatan walikota Davao sudah jatuh ke tangan sang putri sulung, Sara Duterte-Caprio. Seakan sudah disiapkan untuk mempertahankan klan Duterte di pemerintahan Filipina, Rodrigo mengumumkan dirinya akan mundur dari politik. Namun, Sara mengonfirmasi pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden di pemilu 2022. Jika Sara terpilih, Duterte berpotensi mempertahankan imunitasnya dari jerat hukum. Privilese yang ia nikmati selama menjadi Presiden lima tahun belakangan.
